Kondisi lahan di Sumatera Selatan yang mayoritas gambut memang menjadi problem tersendiri, warisan buruk tata kelola hutan dan lahan selama beberapa dekade menyisakan problem kabut asap seolah menjadi agenda tahunan bagi kami.

Gambut yang dulu dianggap lahan tidak produktif dialih fungsi menjadi lahan perkebunan. Pembukaannya yang secara massif tanpa kajian yang tepat menyebabkan gambut yang beribu tahun diciptakan Sang Maha Kuasa sebagai penyimpan cadangan air yang jauh lebih besar dibanding sungai. Penyimpan cadangan karbon lebih besar dari hutan lainnya, teraniaya dipotong-potong dengan pembuatan parit dan kanal, mengalirkan jutaan debit air yang selama ini tersimpan di gambut langsung ke sungai dan laut yang mengeringkan tanahnya, agar dapat ditanami.

Perlahan menjadi zona paling berbahaya karena terlalu kering sehingga jika terpicu api, seorang teman saya mengatakan “Jika gambut terutama kubahnya terbakar, Hanya Tuhan yang dapat membantu, karena inferno (neraka) di bumi nyata adanya”.

Lalu, apakah kita hanya mengutuk saja dengan keadaan yang salah urus ini selama beberapa dekade ini?

Jokowi Amin dan Gambut

Memperbaiki kondisi gambut itu memerlukan upaya yang sangat kuat, bahu membahu dari multi stakeholder, meski tidak dapat dinafikan bahwa kepemimpinan yang kuat menjadi pendorong keberhasilan negeri ini mengatasi masalahnya termasuk tata kelola hutan dan lahan terutama gambut. Terlebih Jokowi Amin dengan visinya “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, diwujudkan melalui 8 misi.

Misi ke-4 untuk mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, dengan isu strategis pertama dan utama dalam misi ini adalah Pengelolaan Hutan dan Gambut secara berkelanjutan. Disusun 44 butir program aksi terkait pengelolaan Hutan dan Gambut berkelanjutan, dengan mengusung kebijakan antara lain: Kebijakan satu peta, Pengawasan, Pencegahan Kebakaran Hutan, Pengembangan Energi Terbarukan, Konservasi Lahan Gambut, Penanaman Kembali Lahan-lahan kritis, Mengurangi Emisi Karbon, Pendidikan Konservasi Lingkungan, Memperbanyak Hutan Kota dan Ruang Terbuka Hijau,Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan.

Kondisi Ekonomi dan Pencegahan Kebakaran Hutan

Apa tidak terlalu ngawur menghubungkan kondisi ekonomi dengan pencegahan kebakaran hutan di Indonesia? Problematika tata kelola hutan dan lahan memang bukan hal yang sederhana, kawan. Upaya kebakaran hutan dan lahan terutama gambut tidak dapat dilihat pada satu sisi saja.

Penegakan hukum terhadap pembakar hutan secara tegas juga bukan langkah yang arif, ancaman pidana terhadap para pembakar hutan baik sengaja maupun tidak sengaja telah banyak diatur di dalam peraturan perundang-undangan negeri ini. Bahkan di Sumsel saja ada perda khusus mengenai hal ini. Banyak kajian yang pro kontra dengan penerapan hukum yang strict ketika berhadapan dengan persoalan sosial berupa budaya sonor. Sehingga, pemerintah tidak dapat serta merta memberikan larangan kepada masyarakat di sekitar hutan untuk beraktifitas di hutan tanpa memberikan jalan keluar untuk persoalan hidup mereka.

Jadi tidak heran jika pemerintah dalam hal ini melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) mengambil kebijakan dengan melakukan upaya 3R dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia terutama di Sumsel, yakni Rewetting (Pembasahan kembali melalui program sekat-sekat kanal), Revegetasi (Penanaman kembali lahan-lahan kritis dengan vegetasi yang cocok dengan kondisi gambut) serta Revitalisasi (Pemberdayaan Ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat gambut dengan pemanfaatan gambut secara berkelanjutan).

Kawasan Gambut di Pesisir Timur Sumatera Selatan

Pelajaran sejarah sejak SD mengajarkan bahwa Sumatera Selatan adalah pusat Kerajaan (perkembangan penelitian menggantinya menjadi kedatuan) maritim. Sebuah prasasti yang terkenal prasasti Talang Tuwo mengajarkan bagaimana menjaga bentang alam ini agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Dalam budaya Sumsel gambut adalah bagian perairan, selain samudra dan sungai-sungai yang membentang sepanjang Sumsel, dan budaya kehutanan (forestry). Hutan dimanfaatkan sebagai sumber ramuan hasil hutan baik sebagai pangan, obat-obatan dan bahan pembuatan rumah.

Menjadi sebuah pukulan bagi masyarakat Sumatera Selatan ketika hutan dan lahan di Sumsel terbakar secara besar-besaran di tahun 2015, termasuk suaka margasatwa Padang Sugihan Sebokor yang mayoritas gambut. Untuk itu upaya penyelamatan hutan yang simultan yang didukung sinergitas antar stakeholder. Termasuk masyarakat sekitar hutan sebagai subjek yang turut menjaga kelestarian hutan.

Kesejahteraan Bersama Masyarakat Gambut

Salah satu lokasi yang berbatasan langsung dengan SM Sugihan Sebokor adalah kecamatan Muara Sugihan, Banyuasin yang berada di ujung paling timur Pulau Sumatera berbatasan langsung dengan selat Bangka.

Sejak tahun 2017, Pemerintah RI melalui BRG telah membangun Desa Peduli Gambut, termasuk 5 desa di Muara Sugihan. Penyadaran masyarakat untuk merevitalisasi ekonomi secara bersama dengan membangun kawasan Perdesaan Agrominapolitan Berbasis Ekosistem Gambut pertama di Indonesia dengan komoditas utama mereka adalah padi, kelapa dan perikanan.

Pemerintahan Jokowi JK dengan nawacitanya yang ketiga membangun dari desa telah memberikan kesempatan luas kepada masyarakat di desa-desa seluruh Indonesia termasuk menentukan arah kebijakannya sendiri dalam mencapai kesejahteraan bersama mereka. Salah satunya adalah pembentukan kawasan perdesaan, dimana penentuan kebijakan ini bersifat bottom up, pada pengusulan kawasan perdesaan secara partisipatif atas prakarsa pemerintah desa yang melibatkan masyarakat melalui Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD).

Kerja keras dimulai sejak feasibility oleh pemerintah desa untuk mengukur bagaimana aspek kondisi fisik lahan, kependudukan, sosial budaya, sarana & prasarana kawasan serta deskripsi kondisi lokasi disesuaikan dengan masing-masing tema kawasan yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan (RPKP).

Salah satu indeks yang dipergunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan desa adalah IDM (Indeks Desa Membangun) yang disusun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengacu pada tiga aspek berupa ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari data kemendes PDT, 7 desa ini termasuk dalam daerah tertinggal dan sangat tertinggal dimana IDM masing-masing desa adalah :

Sumber : Kemendes PDT

Kawasan perdesaan ini berada di daerah perairan dan tidak ada transportasi darat untuk akses keluar. Mereka mengandalkan speedboat yang memakan waktu tempuh 3-4 jam ke Palembang.

Potensi sumber daya alam di sini begitu besar, berupa padi dan kelapa. Selain itu, area kawasan ini dianugerahi berbagai jenis ikan sungai, rawa dan laut juga udang dan kepiting yang bernilai ekonomis tinggi. Bahkan salah satu komoditas ekspor ke Korea dan Jepang yang mahal berupa udang Ronggeng (Lysiosquilla maculata) dengan harga berkisar 100 ribu hingga 160 ribu per ekor. Bayangkan betapa besarnya potensi kekayaan laut di kawasan ini.

Selain sebagai penjual hasil segar, penduduk di kawasan ini mengolah hasil tangkapan dan hasil budi daya menjadi ikan asin maupun terasi. Sayangnya, produk mereka ini justru tidak dinikmati langsung oleh masyarakat Palembang, karena semua produk ini langsung diborong oleh tauke dari Bangka, yang mengemasnya dan menjual kembali ke Palembang.

“Hanya” karena pengemasan dan merk produk, pengepul dan distributor mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada produsen, bahkan konsumen tidak menyadari bahwa asal produk olahan berasal dari Muara Sugihan, tertutup dengan branding terasi Bangka terkenal sejak dulu.

Susah Sinyal di Muara Sugihan

Masyarakat Muara Sugihan sadar bahwa branding produk mereka menjadi problem yang harus mereka kuasai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya, mereka juga sadar paling efektif dan efisien melalui literasi digital.

Saat kami berjumpa dengan para petarung tangguh kehidupan, justru tidak terlalu mengeluhkan bagaimana kondisi transportasinya, padahal jika dibandingkan dengan kondisi prasarana yang saya nikmati di Palembang jauh berbeda.

Keluhan mereka pada susah sinyal telekomunikasi internet. Disrupsi teknologi 4.0 yang berkembang pesat di dunia tidak dapat diikuti oleh mereka. Jangankan bicara mengenai start up di sini. Kesempatan luas untuk menjualkan produk mereka secara online di marketplace yang tersedia pun tidak dapat mereka ikuti. Ini karena susah sinyal.

Ketika saya bertanya mengenai aplikasi “Laut Nusantara” yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia pun mereka terbengong-bengong, bagaimana aplikasi yang luar biasa bermanfaat bagi nelayan tangkap seperti mereka tidak dapat mereka manfaatkan secara maksimal hanya karena sinyal di daerah mereka GSM (Geser Sedikit Mati).

Peredaran uang di kawasan ini pun terbatas karena mengandalkan sistem tunai dimana perkembangan digitalisasi pembayaran non tunai begitu berkembang pesat. Bahkan pelaporan keuangan desa mereka pun seringkali terkendala karena jaringan telekomunikasi susah sinyal.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong kemajuan ekonomi di kawasan ini merupakan sebuah keniscayaan. Sehingga saya sangat berharap dalam waktu 3 tahun mendatang tol langit yang saat ini tengah dikembangkan dengan Ring Palapa dari Kominfo benar-benar dapat dirasakan oleh semua masyarakat pesisir di Indonesia. Susah sinyal bukan lagi penghalang.

Memperbesar kesempatan masyarakat di daerah pesisir untuk mengembangkan potensinya dengan penguasaan disrupsi teknologi 4.0 sehingga “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” tercapai.

Ini bukan sebuah impian, ini sebuah keyakinan. (KL)

***

Follow @deddyhuang for latest update:

INSTAGRAM | TWITTER | FACEBOOK | YOUTUBE

Do not forget to subscribe/follow my blog to get updates on your email about new post.